Wacana penyelenggara pemilu berasal dari partai politik mencederai semangat independensi, netralitas dan ketidakberpihakan yang menjadi prinsip utama penyelenggara pemilu.
Bahkan, wacana penyelenggara pemilu diisi anggota partai politik dapat berpotensi membahayakan bangsa dan negara. Hal ini lantaran potensi deadlock dalam setiap pengambilan keputusan baik di tingkat nasional maupun lokal akan sangat tinggi.
"Bila utusan atau orang parpol yang menjadi penyelenggara pemilu maka potensi deadlock dalam setiap pengambilan keputusan, baik nasional maupun lokal, akan sangat tinggi. Tentu ini sangat membahayakan situasi politik dan penyelenggaraan negara atau pemerintahan," kata Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi, di Jakarta, Sabtu (25/3).
Jojo membayangkan, Pilpres akan dibubarkan jika terjadi deadlock lantaran pemenangnya bukan berasal dari parpol pengusung mayoritas anggota KPU dan Bawaslu. Akibatnya, konflik horisontal berupa kerusuhan sosial dapat terjadi.
Lebih dari itu, akan terjadi konflik vertikal dengan pengambilalihan kekuasaan secara paksa atau kudeta karena adanya kevakuman kekuasaan.
"Bayangkan bila Pilpres hasilnya deadlock karena pemenangnya bukan dari parpol pengusung mayoritas anggota KPU-Bawaslu, bisa bubar itu pilpres," kata Jojo.
"Dampaknya mengerikan. Bisa konflik horisontal, berupa kerusuhan sosial. Dan bisa konflik vertikal, berupa pengambilalihan kekuasaan secara paksa (kudeta) karena kevakuman kekuasaan akibat deadlock," ungkapnya.
Untuk itu, Jojo menegaskan, wacana penyelenggara pemilu berasal dari Parpol harus dihentikan. Menurutnya, berwacana tanpa analisis mendalam dan komprehensif adalah bahaya tersendiri dalam penyusunan UU politik atau penyelenggara pemilu.
"Bisa berdarah-darah lagi kita nanti. Mereka yang mewacanakan KPU dan Bawaslu dari parpol tidak memiliki kepekaan yang jauh ke depan dalam melihat potensi-potensi bahayanya terhadap bangsa dan negara," tegasnya.